Rabu, 07 Juni 2017

Peluang dan Tantangan Pelaksanaan UU Desa

UU No 6/2014 tentang Desa merupakan regulasi yang penting dalam upaya memajukan desa. UU Desa juga merupakan peluang bagi desa untuk menata ulang desa, memajukan dan memenuhi hak warga desa serta menjamin tata kelola pemerintahan yang berdaulat, mandiri dan demokratis. Tetapi tidak hanya sebagai peluang, UU Desa juga memiliki sejumlah tantangan misalnya soal kesiapan aparatur pemerintahan desa, lembaga-lembaga desa lainnya, serta warga masyarakat masing-masing desa untuk menjadi subyek pembangunan, kesiapan pemerintah kabupaten dan kecamatan dalam menyiapkan seperangkat aturan guna mendukung pelaksanaan UU Desa, mendampingi dan memfasilitasi desa serta mendorong keterlibatan kelompok marjinal dan kelompok rentan dalam tata kelola pemerintahan desa.
Demikian disampaikan oleh M. Zainal Anwar, peneliti dan manajer program governance and policy reform Institute for Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta dalam workshop bertajuk “Integrasi Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Dalam Pelaksanaan UU No 6/2014 tentang Desa” pada 2-5 Desember 2014 di Kabupaten Sumba Barat Daya. Kegiatan yang diselenggarakan oleh CD Bethesda ini diikuti oleh puluhan desa yang berada di Kecamatan Kodi Bangedo dan Kecamatan Kodi Utara.
M. Zainal Anwar juga mengatakan bahwa jika dipelajari lebih mendalam, UU Desa mendorong agar desa berdaulat, mandiri dan demokratis. Desa berdaulat, lanjut Zainal, merupakan pengejawantahan asas rekognisi dan juga pasal 5 dalam UU Desa yang menegaskan bahwa desa berkedudukan di wilayah kabupaten/kota. “Pasal 5 ini menegaskan bahwa desa tidak lagi sub ordinat kabupaten. Ditambah dengan asas rekognisi, maka semua pihak harus menghormati desa,” terang Zainal.
Sementara konsepsi desa mandiri merupakan penjabaran dari asas kemandirian. Desa memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Kemandirian desa ini juga ditopang oleh pasal 18-22 UU Desa yang menegaskan bahwa desa memiliki kewenangan lokal berskala desa. “Yang tidak kalah penting adalah bahwa dokumen rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes) menjadi satu-satunya dokumen perencanaan desa serta adanya hak keuangan dimana negara mengalokasikan sebagian APBN kepada desa dan sebagaian dana perimbangan yang diterima kabupaten sebagai alokasi dana desa,” imbuh Zainal.
Adapun desa demokratis berakar pada asas musyawarah, asas demokrasi, asas partisipasi, dan asas kesetaraan. “Hal paling fundamental adalah adanya musyawarah desa yang merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa,” kata Zainal.
Dalam sesi diskusi, beberapa kepala desa mengakui jika belum banyak memahami konsep desa dalam UU Desa. Walaupun sudah pernah mengikuti acara sosialisasi UU Desa yang diselenggarakan oleh pihak pemerintah kabupaten, tetapi masih belum memahami secara detail terkait pembangunan desa ke depan. “Kami pernah mengikuti acara sosialisasi UU Desa, tetapi sayangnya tidak ada tindak lanjut yang konkrit pasca kegiatan sosialisasi UU Desa tersebut,” kata Stefanus Rangga Bola, Kepala desa Waitaru, Sumba Barat Daya. Stefanus juga menambahkan bahwa kegiatan sosialisasi tersebut hanya dilaksanakan setengah hari saja, “padahal, UU Desa memuat banyak hal,” lanjut Stefanus.
Zainal melanjutkan, ada empat strategi implementasi untuk mengoptimalkan pelaksanaan UU Desa ke depan. “Pertama, memperkuat pengetahuan warga dan kelembagaan lokal agar bisa mengontrol pemerintahan desa dari dalam. Kedua, reformulasi hubungan desa-kecamatan-kabupaten. Kecamatan dan Kabupaten harus memfasilitasi dan mensupervisi desa terutama melakukan capacity building  untuk SKPD yg mengurusi desa dan menyiapkan regulasi teknis lain. Ketiga, memperkuat jejaring antar desa/kerjasama antardesa dalam rangka pembangunan pedesaan. Keempat, pendampingan pemdes  dan warga desa oleh LSM, Perguruan tinggi dan Pemda,” kata Zainal.
 Sumber: https://www.ireyogya.org/tehnik-menulis-policy-paper/

Selasa, 28 Maret 2017

Bangsa yang Berkarakter adalah Bangsa yang Membaca

Oleh: Indy Hardono
KOMPAS.com
Pada zaman Hindia Belanda, para pelajar di Algemene Middelbare School (AMS) yang setara dengan Sekolah Menengah Umum (SMU) sekarang diwajibkan untuk membaca. Siswa diminta melahap paling tidak 20 sampai 25 buku karya sastra selama tiga tahun masa studi mereka. Kegiatan membaca biasanya diikuti dengan menulis karangan setiap minggunya. Dapat dibayangkan banyaknya tulisan yang dihasillkan oleh setiap pelajar selama kurun waktu tiga tahun tersebut. Tokoh-tokoh besar seperti Soekarno, Hatta, dan Ali Sosroamidjoyo adalah produk pendidikan tersebut. Sejarah juga mencatat banyak buku dan tulisan dahsyat dari para tokoh itu yang kemudian mengubah nasib bangsa ini. Sebutlah Di Bawah Bendera Revolusi karangan Soekarno. Buku ini berisi semua pemikiran brilian sang proklamator, terutama pada masa pra-kemerdekaan. Juga Bung Hatta, si kutu buku, yang dengan pledoi terkenalnya “Indonesie Vrij” – Indonesia Merdeka. Hatta menulis itu dari balik tembok penjara di Belanda saat ditahan Pemerintah Hindia Belanda pada masa studinya.
 
Nilai universal
Situasi yang ada sekarang sangat berbeda. Sastrawan Taufik Ismail pernah melakukan riset tentang kewajiban membaca buku sastra di beberapa negara di kalangan pelajar setingkat SMU selama tiga tahun masa studi mereka. Hasil risetnya menunjukkan, para pelajar SMU di Jerman wajib membaca 32 buku sastra, di Belanda 30 buku, di Amerika Serikat sebanyak 25 buku, di Jepang 12 buku, di Singapura 6 buku, di Malaysia 6 buku, dan di Indonesia nol! Hal itu sudah berlangsung lebih dari 60 tahun dan tidak ada yang "panik". Tragedi nol buku! Suatu kemunduran yang mengerikan.
Lalu, apa hubungannya dengan situasi bangsa? Apakah berarti kita ingin menjadikan semua anak di negeri ini menjadi sastrawan? Bukannya negeri ini konon membutuhkan lebih banyak  insinyur, ahli hukum, dan tenaga medis?
Membaca bukan sekedar untuk mengerti arti kata, arti kalimat dan jalan cerita sebuah kisah. Membaca yang benar bukan sekedar kegiatan kognitif. Membaca bukan sekedar untuk ngerti dansekedar tahu. Membaca itu untuk mengolah rasa, mengasah kepekaan, serta membangkitkan kesadaran.
JK Rowling, salah satu penulis tersukses abad ini, mengatakan bahwa salah satu buku favoritnya adalah Macbeth karya pujangga terkenal Willian Shakespeare. Selain itu, Rowling juga menggilai buku-buku politik tentang Abraham Lincoln. Genre buku yang ditulis Rowling sangat berbeda dengan karya besar Shakespeare. Kita pun sulit membayangkan irisan antara Harry Potter, si karakter utama di buku karangannya dengan Abraham Lincoln si bapak bangsa Amerika, jika kita hanya melihat dari permukaan saja. Namun, itulah kekuatan membaca! Tak ada batasan genre dalam buku, tidak ada batasan ideologi dalam buku, tidak ada batasan zaman dalam buku.
Membaca novel Harry Potter sama nilainya dengan membaca Little Women karya Louisa May Alcott atau Tenggelamnya Kapal Van Der Wijk karya Hamka atau Filosofi Kopi milik Dewi Lestari. Ya, karya sastra adalah tulisan paling paripurna. Di dalamnya ada rasa, penghayatan dan juga fakta kehidupan. Di dalamnya ada totalitas dan jiwa sang penulis. Itu yang tidak didapat dari buku referensi atau buku pelajaran biasa. Membaca dengan totalitas akan menghasilkan tulisan dengan totalitas pula.
Mungkin, jika Hatta dulu tidak dijejali dengan karya-karya sastra, maka ia hanya akan menjadi seorang ahli ekonomi, bukan proklamator! Boleh jadi, dia mendapatkan gelora cinta tanah air dan kesadaran untuk memerdekakan rakyat terjajah dari buku-buku sastra yang dibacanya. 
Buku adalah universal. Ia hanya mengenal imajinasi, kreatifitas, dan rasa ingin tahu. Kekuatan "sihir" dari buku juga dapat mengubah orang memiliki wawasan lebih luas dan cita-cita, serta berorientasi pada penyelesaian masalah (action). Membaca adalah kegiatan kognitif, afektif sekaligus psikomotorik.

Memupuk budaya baca
Apa ciri suatu bangsa sudah memiliki budaya baca yang baik? Banyak sekali fenomena sehari-hari yang dapat menunjukkan hal itu. Sebutlah misalnya, apakah bangsa tersebut lebih bangga memiliki gedung pencakar langit tertinggi di dunia dan mal terbesar di Asia, atau lebih bangga memiliki toko buku terindah di dunia?
Maastricht, salah satu kota di Belanda, memiliki sebuah toko buku sekaligus perpustakaan yang merupakan salah satu toko buku terindah di dunia. Selexyz Dominicanen adalah sebuah gereja abad ke-13 yang pernah dijadikan hanya sebagai gudang arsip dan tempat parkir sepeda, dan kini dialih fungsikan menjadi kebanggaan dan ikon kota cantik di bagian selatan negeri kincir angin itu. Bandingkan dengan rumah-rumah retro yang cantik di sepanjang jalan Dago di Bandung. Tak satu pun yang menjadikannya sebagai toko buku atau perpustakaan. Bangunan nan anggun itu harus "rela" hanya dijadikan factory outlet atau warung batagor.
Membaca tidak cukup dijadikan ajakan atau himbauan. Membaca harus menjadi kewajiban. Jika perlu dikembangkan kurikulum pendidikan nasional berbasis membaca.
Kewajiban membaca bagi siswa adalah membaca dalam pengertian lengkap. Bukan sekedar menghafal siapa nama penulis buku Layar Terkembang atau siapa tokoh antagonis dalam buku Siti Nurbaya. Tapi, membaca yang mampu mengasah rasa, menumbuhkan nilai-nilai dan membangun karakter.
Membangun kecintaan pada membaca bukanlah pekerjaan satu malam dan tanggung jawab sekolah saja. It takes a village! JK Rowling mengatakan:"Kalau kamu belum suka membaca, kamu hanya belum menemukan buku yang tepat."
Jadi, jangan menyerah, teruslah pupuk minat membaca!

Bangsa yang membaca
"Iqra! Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan.” Iqra, dari kata dasar qara’a atau menghimpun. Inilah wahyu pertama sekaligus kunci dari kehidupan dan peradaban. Membaca bukan sekedar literasi aksara. Membaca adalah menelaah, mendalami, meneliti, dan menyampaikan. Bangsa yang membaca akan lebih bijak, karena ia memilki banyak jendela untuk memandang masalah dari berbagai sudut.
Bangsa yang membaca adalah bangsa yang mencari solusi dengan melihat ke dalam (inward looking) dan bukan sibuk berteriak menghujat pihak lain sebelum melihat kepada dirinya sendiri. Bangsa yang membaca adalah bangsa yang terstruktur cara berpikirnya, karena membaca buku fiksi maupun nonfiksi sama-sama menstimulasi kerja otak. Bangsa yang membaca adalah bangsa yang ‘tenang’, tidak grasak-grusuk.  Karena membaca membutuhkan ‘ruang tenang’ baik itu di perpustakaan, maupun di bis atau kereta komuter yang padat penumpang sekalipun. Bangsa yang membaca adalah bangsa yang memiliki kepekaan dan kesadaran. Kesadaran terhadap dirinya, kekuatan dan kelemahannya dan kepekaan terhadap sekelilingnya. Bangsa yang membaca tidak mudah menyebar hoax ke berbagai media sosial, tidak membuang waktu berdebat untuk hal yang tidak jelas dasarnya. Bangsa yang membaca memiliki lisan yang santun, runut dan kental karena merupakan hasil dari menghimpun, mengamati, merenungkan, dan merefleksikan apa yang dilihat, dan dirasakan.
Buku adalah tentang peradaban. Hanya bangsa yang membaca yang memiliki karakter dan peradaban tinggi. Bangsa yang tidak membaca lambat laun akan tersingkir dari peradaban. Ya, bangsa yang membaca adalah bangsa yang merdeka...

http://edukasi.kompas.com/read/2017/03/17/0916462/bangsa.yang. berkarakter.adalah.bangsa. yang. membaca.

Senin, 23 Januari 2017

Sistem Kepartaian di Indonesia

Partai politik pertama-tama lahir di Eropa Barat. Dengan meluasnya gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diperhitungkan serta diikutsertakan dalam proses politik, maka lahirnya partai politik adalah sebagai penghubung antara rakyat dan pemerintah. Di negara yang menganut paham demokrasi, rakyat berhak berpartisipasi untuk menentukan siapa saja yang layak menjadi wakil rakyat dan menjadi pemimpin mereka yang nantinya akan menentukan kebijakan umum.

Definisi Partai Politik
UU No 2 Tahun 2008 - Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Tujuan Partai Politik
Tujuan partai politik adalah untuk meraih dan mempertahankan tahta kekuasaan untuk mewujudkan rencana program yang telah disusun oleh mereka sesuai ideologi yang dianut.

Fungsi Partai Politik
  • Mobilisasi dan Integrasi
  • Alat pembentukan pengaruh terhadap perilaku pemilih
  • Alat elaborasi pilihan-pilihan kebijakan
  • Alat perekrutan pemilih

Menurut Ramlan Subekti(1992) - Sistem Kepartaian adalah pola perilaku dan interaksi diantara partai politik dalam suatu sistem politik.
Austin Ranney(1990)- Sistem Kepartaian adalah pemahaman terhadap karakteristik umum konflik partai dalam lingkungan dimana mereka berkiprah yang dapat digolongkan menurut beberapa kriteria.
Riswanda Imawan (2004)- Sistem Kepartaian adalah pola interaksi partai politik dalam satu sistem politik yang menentukan format dan mekanisme kerja satu sistem pemerintahan.
Hague and Harrop(2004) - Sistem Kepartaian merupakan interaksi antara partai politik yang perolehan suaranya signifikan.

Sistem Kepartaian Indonesia menganut sistem multi partai. Aturan ini tersirat dalam pasal 6A(2) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Frasa gabungan partai politik mengisyaratkan paling tidak ada dua partai atatu lebih yang bergabung untuk mengusung seorang calon pasangan presiden dan wakil presiden dan bersaing dengan calon lain yang diusulkan partai-partai lain. Ini artinya sistem kepartaian di Indonesia harus diikuti oleh minimal 3 partai politik atau lebih.
Sejak era kemerdekaan, sebetulnya Indonesia telah memenuhi amanat pasal tersebut. Melalui Keputusan Wakil Presiden No X/1949, pemilihan umum pertama tahun 1955 diikuti oleh 29 partai politik dan juga peserta independen.
Pada masa pemerintahan orde baru, Presiden Soeharto memandang terlalu banyaknya partai politik menyebabkan stabilitas poltik terganggu, maka Presiden Soeharto pada waktu itu memiliki agenda untuk menyederhanakan jumlah partai politik peserta pemilu. Pemilu tahun 1971 diikuti oleh 10 partai politik dan pada tahun 1974 peserta pemilu tinggal tiga partai politik saja. Presiden Soeharto merestrukturisasi partai politik menjadi tiga partai (Golkar, PPP, PDI) yang merupakan hasil penggabungan beberapa partai. Walaupun jika dilihat secara jumlah, Indonesia masih menganut sistem multi partai, namun banyak ahli politik menyatakan pendapat sistem kepartaian saat itu merupakan sistem kepartaian tunggal. Ini dikarenakan meskipun jumlah partai politik masa orde baru memenuhi syarat sistem kepartaian multi partai namun dari segi kemampuan kompetisi ketiga partai tersebet tidak seimbang.

Pada masa Reformasi 1998, terjadilah liberasasi di segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Politik Indonesia merasakan dampak serupa dengan diberikannya ruang bagi masyarakat untuk merepresentasikan politik mereka dengan memiliki hak mendirikan partai politik. Banyak sekali parpol yang berdiri di era awal reformasi. Pada pemilu 1999 partai politik yang lolos verifikasi dan berhak mengikuti pemilu ada 48 partai. Jumlah ini tentu sangat jauh berbeda dengan era orba.

Pada tahun 2004 peserta pemilu berkurang dari 48 menjadi 24 parpol saja. Ini disebabkan telah diberlakukannya ambang batas (Electroral Threshold) sesuai UU no 3/1999 tentang PEMILU yang mengatur bahwa partai politik yang berhak mengikuti pemilu selanjtnya adalah parpol yang meraih sekurang-kurangnya 2% dari jumlah kursi DPR. Partai politik yang tidak mencapai ambang batas boleh mengikuti pemilu selanjutnya dengan cara bergabung dengan partai lainnya dan mendirikan parpol baru. Persentase Electoral Threshold dapat dinaikkan jika dirasa perlu seperti persentasi Electroral Threshold 2009 menjadi 3% setelah sebelumnya pemilu 2004 hanya 2%. Begitu juga selanjutnya pemilu 2014 ambang batas bisa juga dinaikan lagi atau diturunkan.
Sumber:
http://sistempemerintahan-indonesia.blogspot.co.id/2013/05/sistem-kepartaian-di-indonesia.html